SULTRA.KABARDAERAH.COM –
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar berkolaborasi menyelesaikan persoalan lahan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Presiden saat membuka puncak pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Wakatobi 2022 di pelataran Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (9/6/2022).
Presiden mengatakan, dirinya sangat menghargai pertemuan GTRA Summit itu sehingga diharapkan kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah dapat mengintegrasikan, bekerja dengan tujuan yang sama, tiada lain agar menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat.
Kata Jokowi, persoalannya kelihatan, solusinya pun kelihatan tapi tidak bisa terlaksana hanya gara-gara ego sektoral. Hal itu yang menurutnya menjadi persoalan.
“Agar sengketa-sengketa lahan itu dapat kita selesaikan, bahaya banget loh kalau yang sudah namanya sengketa tanah atau sengketa lahan. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu, orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan, ini hati-hati,” terangnya.
Menurut Presiden, itu tentu akan berdampak sosial juga ekonomi. Kalau sertifikat sudah dipegang, tentu bisa memberikan trigger pada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral, menjadi jaminan untuk mengakses permodalan ke bank atau lembaga keuangan.
Persoalan yang tidak bisa diselesaikan merembetnya bisa ke sosial dan ekonomi. Persoalan ini, kata Jokowi, tidak hanya masalah urusan lahan dan tanah saja, tetapi juga persoalan lain, karena bekerja tidak terintegrasi.
Ia mencontohkan, jalan tol bertahun-tahun berhenti karena pembebasan lahan. Karena tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan Tol, Kementerian PU.
“Saya turun lapangan persoalan seperti ini kok gak rampung-rampung, persoalan kecil tapi tidak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan, yaitu kita sendiri, persoalan yang bisa selesai gak sampai dua minggu juga selesai, kenapa harus menunggu sampai 15-20 tahun,” katanya.
“Ini terakhir saya menegaskan permintaan saya pada pejabat pusat maupun daerah, seluruh kementerian/lembaga semua lembaga pemerintahan ini harus terbuka, harus saling bersinergi tetapi real, ini pada tataran pelaksanaan tetapi pada prakteknya tidak. Saya tidak bisa mentoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, itu sudah cukup, Stop,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo berkata, momentum GTRA Summit Wakatobi 2022 adalah forum yang tepat untuk menghancurkan tembok sektoral. Dalam reforma agraria dikenal kebijakan satu peta, semuanya pihak mesti mendukung itu.
“Satu peta itu enak banget, jamannya jaman teknologi, kebangetan banget kalau masih manual. Bangun sistim aplikasi, bangun platform sangat mudah sekali. Kalau kita nggak bisa panggil anak muda yang pintar buat platform ini. Bagaimana caranya agar penyelesaian sertifikat bisa selesai dalam hitungan jam. Model-model seperti ini yang memang harus kita mulai kalau kita gak mau ditinggal oleh negara lain,” pungkasnya. (cw1)
Discussion about this post