SULTRA.KABARDAERAH.COM – Bupati Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) Haliana, optimis di masa pemerintahannya masyarakat nelayan bisa sejahtera melalui hasil perikanan dan kelautan.
Hal itu diungkapkan Haliana menyusul komitmen Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari yang sebelumnya menyebutkan bahwa ada sekira 42 perusahaan perikanan dan pendukung perikanan lainnya yang memerlukan bahan baku ikan dan turunannya.
“Saya juga agak gelisah melihat Wakatobi yang 97 persen lebih ini adalah laut, dan sumber perikanan kita yang luar biasa baik universal maupun pelagis,” ungkap Haliana, Selasa (30/11/2021).
Jika dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wakatobi yang hanya berkisar Rp27 juta per tahun, menurutnya itu masih sangat ironis. Sehingga tata laksana tentang siklus perdagangan sektor perikanan budidaya maupun tangkap harus tertata bagus di masa pemerintahannya, agar bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD di kabupaten Wakatobi.
“Walaupun kita tahu bahwa ini sangat besar tantangannya, terutama bahwa sektor perikanan kelautan, ini terbatas betul dengan Undang-undang 32 tahun 2014 di sistem tata kelola laut yang bukan lagi kewenangan kabupaten,” terangnya.
Dengan keadaan yang seperti itu, kata dia, jika hanya mengandalkan tata kelola yang biasa, otomatis tidak ada peluang untuk menarik retribusi di sektor perikanan tanpa adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga untuk memaksimalkan itu memang harus ada tata kelola yang baik terhadap perdagangan di sektor perikanan.
Hal yang menjadi prasyarat pertama tentu adalah sarana pra sarana TPI yang disebut Sentra Bisnis Perikanan Terpadu (SBPT) yang akan dikembangkan di Numana. Sehingga Pemda bisa memaksimalkan retribusi, maupun keuntungan secara langsung.
“Kalau kemudian Peraturan Daerah (Perda) retribusinya akan memberatkan nelayan, maka saya mengambil hal yang baru bahwa ini bisnisnya kita harus masuk. Sehingga ini menjadi penting kita bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dengan harapan teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa bersinergi, sepaham untuk mempercepat dibentuk Perumda. Karena tata kelola perdagangan itu harus melalui Perumda,” jelasnya.
Karena Perumda lah yang menurutnya merupakan wadah untuk dialokasikan dana untuk bisa menangani semua usaha perikanan di Wakatobi.
“Nah di sini jangan kemudian kita dianggap bahwa kita akan mematikan pengusaha-pengusaha yang ada, tidak. Karena kita memberikan kesempatan pada siapapun. Kemudian yang harus kita pastikan di Wakatobi, bahwa nelayan itu harus memiliki pilihan yang banyak, kepada siapa mereka bermitra dan menjual produknya. Agar tidak bergantung pada pengusaha-pengusaha luar yang datang ke Wakatobi. Sehingga kita memberikan alternatif bahwa ada Pemda yang siap untuk menampung hasilnya,” paparnya.
Diungkapkan, berlatar belakang banyaknya ikan yang masuk di Kendari bahkan sampai ke Jakarta dari kabupaten Wakatobi, ia kembali berpikir kenapa Pemda tidak mengambil alih bisnis yang ada di Wakatobi kemudian bermitra dengan banyak pihak.
Misal, kalaupun Pemda menyiapkan kapal penangkap pada akhirnya akan diserahkan ke kelompok-kelompok di desa, apakah itu dalam bentuk koperasi, usaha bersama atau Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
“Kita serahkan ke mereka untuk bermitra dengan Pemda mereka kemudian ini di revolving (cicil). Lalu kemudian anggarannya itu misalnya Rp1 miliar dalam satu kapal, tangkapannya itu kita akan perhitungkan dan kemudian suatu saat kapal ini akan di miliki oleh masyarakat,” ucapnya.
Jadi, pemda hanya membelikan, tapi tidak miliki kapal, kemudian hasilnya diambil oleh Pemda. Tentu, lanjutnya, kesejahteraannya akan terwujud.
“Kita mencoba agar stabilitas harga itu terjamin bagus lewat kemitraan dengan seluruh masyarakat. Karena kita tidak semata-mata mencari untung, tetapi bagaimana kesejahteraan nelayan bagaimana kemerdekaan nelayan. Pemberdayaan nelayan itu kita jamin. Sehingga semata-mata untuk memberikan kesejahteraan. Saya sangat yakin bisa sejahtera karena ini yang akan gunakan masyarakat bukan pemerintah,” tuturnya.
Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu lebih lanjut menjelaskan, semakin banyak pilihan, maka itu akan menentukan kepastian harga. Karena disitulah nilai tawar untuk nelayan.
“Sekarang kan nelayan dipaksa karena hanya satu sumber atau biarpun banyak tapi mungkin saja sudah ada kesepakatan (Oligarki) harga. Maka dari itu pemerintah harus hadir untuk bisa memastikan kemerdekaan ataupun kemandirian nelayan. Kami juga berterima kasih atas segala support dan dukungan dan komitmen PPS untuk bisa memfasilitasi kita terkait pengembangan sektor perikanan kita di Wakatobi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika itu berproses sesuai tahapan-tahapan, bahwa memang membangun industri perikanan yang memadai diharapkan bisa representatif untuk menjadi solusi terhadap pengembangan produk perikanan di kabupaten Wakatobi.
“Kita mengharapkan masukan-masukan, karena sebelum beliau (Rahmat Irawan) menjadi kepala PPS di Sultra, beliau ini juga pernah menjadi kepala PPS Muara Baru di Jakarta. Di sana juga sangat luar biasa, karena banyak juga produk perikanan Wakatobi yang dipasarkan di Muara Baru,” pungkasnya. (Cw1)
Discussion about this post