SULTRA.KABARDAERAH.COM – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Pulau Binongko, Rabu (13/4/2022).
Rapat yang dihelat bersama Dinas Pemerintahan Desa (DPMD) itu dihadiri oleh sejumlah Lurah, kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko. Dipimpin langsung oleh Bupati Wakatobi, Haliana.
Dalam kesempatan itu, Haliana mengatakan keberhasilan Pemda sangat ditentukan oleh desa dan kelurahan. Karena dua unit pemerintahan tersebut yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Penguatan di daerah adalah penguatan dari desa dan kelurahan atau biasa disebut penguatan Indonesia dari pinggiran sejalan dengan salah satu Nawacita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah perbatasan dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Jika dari desa dan kelurahan tidak berhasil, maka negara pun tidak berhasil. Karena sistim penganggaran di daerah dari bottom up kemudian top down untuk dialokasikan anggaran. Namun itu juga tergantung dari usulan-usulan masyarakat yang kemudian terkanalisasi pada program-program di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau yang ada di Kelurahan.
“Ini harus disadari sehingga begitu pentingnya sinkronisasi, begitu pentingnya kita jalan bersama. Bahwa kita di daerah memprogramkan A, harapan kita di Desa dan Kelurahan pun demikian. Atau misalnya usulan dari Desa dan Kelurahan juga harus diakomodir oleh Kabupaten melalui tahapan-tahapan. Meski kadang tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran dan program berskala prioritas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya fokus pada standar pelayanan diberbagai aspek terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial masyarakat.
Haliana mengungkapkan, berdasarkan informasi dan yang ditemukannya langsung bahwa masih banyak masyarakat yang belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Padahal, masyarakat membutuhkan pelayanan. Ia berharap agar masyarakat pro aktif melengkapi data-data pendukung.
“Kesimpulan yang saya petik dari situ bahwa kita masih kurang sosialisasi ke masyarakat. Sementara untuk pengklaiman asuransi BPJS, Wakatobi sudah 96 persen dengan total anggaran Rp23 miliar lebih setiap tahunnya, semua itu untuk masyarakat,” bebernya.
Kepada pemerintah desa dan kelurahan ia menyampaikan agar dapat menginventaris masyarakat yang belum memiliki BPJS agar dapat diakomodir. Sebab hal tersebut harus ditangani secara bersama.
Haliana bilang, kuncinya di lurah, kepala desa dan perangkatnya harus proaktif memantau mutasi dan status masyarakat di wilayahnya.
“Diharapkan agar intens dan masif sosialisasi ke masyarakat, baik oleh kepala Desa dan perangkatnya, Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dasa Wisma, tenaga kesehatan (Nakes) dari Puskesmas dan Polindes, Bidan Desa, Kader Keluarga Berencana (KB) dan tenaga penunjang Merdeka Sehat. Ini yang saat ini diprogress dan saya sudah instruksikan kepada para Camat. Kalau ada hal yang masih belum dipahami agar berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) atau langsung ke BPJS,” tuntasnya. (cw1)
Discussion about this post