SULTRA.KABARDAERAH.COM – Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat program hibah air minum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI).
Program ini bertujuan untuk menambah cakupan layanan air minum, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Wakatobi.
Kabupaten Wakatobi sudah mengikuti program ini dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Tahun ini sudah terpasang sekira 1.015 Sambungan Rumah (SR) bagi MBR.
Central Project Manegement Unit (CPMU) Hibah Air Minum Direktorat Air Minum Direktur Jendral Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR, Dian Suci Hastuti, mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses verifikasi.
Setelah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wakatobi melakukan pemasangan SR, nanti akan diverifikasi berapa banyak yang dipasang.
“Apakah SR nya tersebut sesuai spesifikasi, kemudian apakah bermanfaat, airnya sudah mengalir atau belum?. Kalau misalnya sambungan sudah mengalir, itu akan kita berikan hibah,” ujar Dian Suci Hastuti, di Kantor Bupati Wakatobi, Rabu (13/10/2021).
Terkait hal ini, lanjut Dian, Pemda Wakatobi harus memberikan dana penyertaan modal untuk PDAM, sebagai pembiayaan awal pemasangan. Nanti setelah diverifikasi, barulah hibahnya akan diberikan.
Adapun besaran penyertaan modal, tergantung dari keikutsertaan berapa SR yang akan dipasang. Untuk tahun depan misalnya, Wakatobi akan memasang sekira 1.000 SR, maka penyertaan modalnya minimal Rp3 miliar. Karena satu SR dihitung Rp3 juta.
“Tadi pak Bupati juga sudah menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal PDAM sedang dibahas. Harapan kami bisa segera terbit, dan bisa disahkan oleh DPRD, sehingga itu bisa digunakan untuk tahun-tahun mendatang,” ucapnya.
Dijelaskan lebih lanjut, persyaratan program ini adalah dana penyertaan modal pemerintah tersedia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jug tersedia. Kemudian PDAM punya idle capacity (kapasitas tak terpakai), dan surat minat dari Bupati.
“Dalam hal ini untuk tahun 2022 pak Bupati sudah menyampaikan surat minat keikutsertaan untuk sebanyak 1.000 SR,” jelas Dian Suci Hastuti.
Sementara itu, Bupati Wakatobi, Haliana, menyebutkan kriteria program ini menurutnya cukup mudah. Bahwa di Kementerian menyiapkan kurang lebih Rp900 miliar untuk bantuan hibah air minum perkotaan, dan selama ini yang terpakai antara Rp600 sampai 700 miliar.
Menurutnya, ini menjadi peluang bagi daerah untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya. Dengan harapan seluruh masyarakat di daerahnya bisa tersambung dalam pelayanan air minum.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyiapkan program hibah air minum perkotaan.
Wakatobi sendiri, lanjut Haliana, masyarakat yang sudah tersambung layanan air minum kini masih sekira 29 persen. Hal itu karena Wakatobi terdiri dari kepulauan. Sehingga banyak pulau-pulau yang tidak terjangkau, juga ada pulau yang tidak memiliki sumber air yang cukup bagus.
Selain itu, ada pula beberapa desa yang berjauhan, sehingga sangat membutuhkan ketersedian jaringan pipa induk untuk menjangkau sampai ke desa-desa terpencil.
“Itu yang kita usulkan kepada Kementerian. Harapan kita bukan hanya SR nya. Tapi banyak hal yang kita mintakan untuk dibantu. Demikian pula beberapa penampung air minum kita, contoh seperti di Binongko memang sudah tidak layak lagi. Karena sudah cukup lama, kita ragu kalau menampung air banyak disitu, jangan sampai bak nya pecah,” terangnya.
Menurut Haliana, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Begitu pula jaringan-jaringan yang sudah keropos dan bahkan masih ada desa-desa yang belum ada jaringan sama sekali. Contoh seperti Desa Sombano dan Sama Bahari yang ada di tengah laut.
“Kita siap, salah satu persyaratan untuk mencairkan hibah bantuan tersebut harus ada perda tentang penyertaan modal di PDAM. Ini sudah kita ajukan kepada DPRD, dengan harapan DPRD bisa membahas lebih cepat supaya bisa selesai. Kemudian kita juga menyiapkan dana kurang lebih awalnya Rp3,4 miliar, karena hitungannya pada saat itu 1.218 SR yang diajukan oleh PDAM,” ungkapnya.
Dari 1.218 SR, setelah verifikasi jumlahnya menjadi 1.015 SR. Pada program hibah, itu kemudian akan diverifikasi lagi, apakah 1.015 itu layak diberikan bantuan atau tidak.
Meski begitu, pemda tetap menyiapkan dana kurang lebih Rp3 juta x 1.015. Nanti saat pencairan akan disesuaikan dengan jumlah yang diverifikasi oleh pihak Kementerian. Kalau misal 500 SR, berarti dikalikan Rp3 juta.
Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu lebih lanjut mengatakan, semua pulau di kabupaten yang dipimpinnya menjadi prioritas. Syaratnya pun ada. Warga yang akan mendapatkan bantuan ini adalah yang memiliki listrik di bawah 1.300.
“Jadi kalau teman-teman sudah memiliki listrik 1.300 ke atas, itu tidak layak lagi karena kriterianya adalah MBR. Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), tantangan kita adalah infrastruktur dasar, yaitu listrik, telekomunikasi, air bersih (minum),” tuturnya.
“Tujuan kita adalah memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat kita. Sehingga pembenahan agar bagaimana jaringan pipa induk ini sampai ke desa masing-masing. Agar melalui Kementerian nanti SR itu dibantu pipa gratis. Tujuannya dengan hibah air menjadi mudah,” pungkas Haliana. (Cw1)
Discussion about this post