SULTRA.KABARDAERAH.COM,- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Poros Muda Pembaharu Buton Utara (Posdam-Butur) berunjuk rasa di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan yang terletak Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu, Rabu (7/10/2020). Mereka menyoal proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), karena sebagian nelayan kerap kesulitan mendapat jatah bahan bakar bersubsidi.
Laode Abdul Kadir, salah satu nelayan yang ikut dalam unjuk rasa membeberkan pengisian BBM di SPBU Nelayan kerap membutuhkan waktu yang lama. Sudah begitu, sebagian pengantri terkadang tidak lagi mendapat bagian.
“Kalau sudah lama menunggu, kadang kita tidak kebagian. Alasan mereka bahan bakar habis,” ujarnya ditemui di lokasi unjuk rasa.
Posdam-Butur dalam pernyataan sikapnya menilai, perlu adanya pengaturan serta pengawasan ketat dalam proses pendistribusian BBM kepada para nelayan.
“Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, banyak koperasi nelayan yang ada di Buton Utara sulit mendapatkan bahan bakar minyak,” mengutip isi pernyataan sikap itu.
Massa meminta dinas terkait memanggil perwakilan tiap koperasi nelayan dan pihak penyalur agar duduk bersama membahas persoalan tersebut.
Pengawas Umum SPBU Nelayan, Arifin, saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya selaku penyalur mengeluarkan jumlah BBM bersubsidi tersebut berdasarkan permintaan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.
Dia juga menyebut, sebagian koperasi nelayan sudah tidak aktif lagi. “Jadi perlu dibenahi kembali,” ujar Arifin kepada wartawan.
Ditemui terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut, Dinas Perikanan Butur, Sudarwin, mengaku pihaknya sudah melakukan pengawasan. Baik itu dari segi admistrasi maupun kelengkapan dokumen koperasi, termasuk memperbarui data nelayan yang kini masih dalam proses.
“Di Butur ada 23 koperasi nelayan. Namun ada beberapa koperasi yang vakum,” ujarnya.
Sudarwin menyambut baik adanya unjuk rasa tersebut. Dengan begitu, ke depan dapat dilakukan pembenahan dan proses pendistribusian bahan bakar kepada nelayan bisa lebih terbuka.
“Tindak lanjut, kita akan adakan rapat dengan para nelayan dan pihak penyalur. Dari situ akan muncul masalah-masalah keluhan, akan terjawab saat rapat nanti,” tandasnya.
Ke depan, lanjut Sudarwin, pihaknya akan memberlakukan estimasi produksi bagi nelayan. Semua koperasi nelayan maupun nelayan perorangan diberikan formulir estimasi produksi.
“Misalnya dalam satu bulan berapa kali melaut, jenis ikan yang ditangkap, tempat melaut, jenis mesin yang dipakai. Dari situ kita bisa estimasi harusnya dapatnya berapa,” ungkapnya.
Ketika nanti sudah ada estimasi produksi, jatah BBM nelayan sudah tidak akan sama lagi. Kuotanya tergantung dari operasional masing-masing nelayan.
“Nanti kita hitungkan berapa, pihak pertamina hanya menyalurkan. Dinas Perikanan yang mengatur. Jangankan satu jerigen, satu liter pun harus ada rekomendasi dari perikanan. Kita harus pastikan tepat sasaran,” pungkas Sudarwin.
Peliput: Ardian Saban
Discussion about this post