SULTRA.KABARDAERAH.COM – Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi berganti. Jabatan yang sebelumnya diemban Abdul Azis, digantikan oleh Nani Uliana Kartika Nasution. Seremoni pelantikan, baru saja usai dilangsungkan di Kendari, Selasa (1/12/2020).
Gubernur Sultra, Ali Mazi, dalam sambutannya mengucapkan selamat, dan berharap kepala Perwakilan BPKP Sultra yang baru dapat segera beradaptasi, sehingga kerja sama yang telah terjalin denga baik selama ini antara perwakilan BPKP dan segenap komponen di Sultra dapat terus dipelihara dan lebih ditingkatkan.
Kepada Abdul Azis, selaku pejabat lama, gubernur juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya, kerja keras, dan dedikasinya dalam menunaikan tugas selama ini. “Kami berharap di tempat tugas yang baru nanti, bapak akan semakin sukses dan tidak melupakan Sulawesi Tenggara,” ucapnya.
Ali Mazi menuturkan, peran BPKP dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di daerah sangat penting dan strategis, karena tugas utamanya adalah meningkatkakan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa berjalan dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku, serta efektif dan efisien dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Dalam konsep manajemen pemerintahn yang modern, lanjut gubernur, APIP merupakan mitra kerja strategis sekaligus menjadi konsultan internal bagi jajaran manajemen, karena berfungsi sebagai unit kerja yang dapat memberikan saran, pendapat dan masukan sehingga mampu mencegah kegagalan dan mempercepat keberhasilan pembangunan.
“Oleh karena itu, diperlukan keberadaan dan peran APIP yang kuat, yang memiliki kualitas SDM yang andal, sistem organisasi yang mumpuni, dan budaya kerja yang hebat, agar dapat menjadi mitra terpercaya dan menjadi contoh tauladan bagi OPD lainnya. Dengan demikian, kapabilitas APIP harus terus ditingkatkan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secata optimal,” jelas Ali Mazi.
Selain itu, lanjutnya, penguatan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) di lingkup pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan agar tata kelola keuangan dan pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
Gubernur meyakini, BPKP sebagai pembina SPIP akan selalu siap untuk memberikan pendampingan bagi terselenggaranya SPIP yang kuat dalam pemerintah daerah. Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh bupati dan walikota dan kepala OPD di Sultra agar tidak segan-segan meminta pendampingan kepada BPKP untuk mendukung kelancaran program pembangunan dan terhindar dari kasus korupsi atau penyimpangan lainnya.
Ali Mazi tak menampik, BPKP selama ini telah berperan secara signifikan dalam membantu melakukan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di wilayah Sultra. Termasuk dalam mengawal program strategis (unggulan) Pemprov dan kabupaten/kota yang sedang berjalan, melalui kegiatan-kegiatan koordinasi, konsultasi, reviu dan asistensi.
“Adapun pengawalan program strategis pemerintah provinsi yang dimaksud antara lain, melakukan audit/reviu atas pembangunan Rumah Sakit Jantung, pembangunan Perpus Modern Sultra dan pembangunan jalan kawasan pariwisata Toronipa,” jelasnya.
Dijelaskan pula, khusus dalam tugasnya mengawal kualitas tata kelola keuangan daerah, BPKP Sultra telah memberi andil besar dalam pencapaian prestasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagaimana diketahui, LKPD Pemprov Sultra telah memperoleh opini WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut dari tahun 2013 hingga 2019.
Atas capaian tersebut, Pemprov Sultra mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI yang diterima pada 4 November 2020. “Harapan kami, opini WTP Tersebut dapat terus dipertahankan di samping tetap meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Di penghujung sambutannya, Gubernur menitip harapan kepada Perwakilan BPKP Sultra untuk selalu memberikan bimbingan, arahan dan dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, utamanya dalam mengawal akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dan pembangunan di Sultra.
“Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas dan berkarya di Bumi Anoa dan mari bersinergi dalam mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat,” pungkas Ali Mazi. (Irs)
Discussion about this post