SULTRA.KABARDAERAH.COM – Rencana kebutuhan anggaran Polres Buton Utara (Butur) untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Butur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2020 sebesar Rp 6,1 miliar lebih. Sementara, dana yang dianggarkan melalui APBD senilai Rp 2 miliar.
Selisih persiapan dan kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada Butur, dibahas pada saat pemaparan Kabag Ops Polres Butur tentang rencana kebutuhan anggaran, dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Gedung DPRD setempat, Kamis (20/2/2020).
Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Butur, Diwan, wakil ketua dan para anggota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso, S.I.K beserta jajarannya, duduk bersama bertukar pendapat, mencari solusi.
Kabag Ops Polres Butur, AKP Suriadin, memaparkan rencana anggaran Rp. 6,1 miliar lebih itu terbagi dalam 14 tahapan. Mulai dari tahap persiapan hingga modal satuan dana kontijensi.
“Tujuan kita di sini hanya satu, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buton Utara tahun 2020 berjalan aman, damai, sukses,” tuturnya.
AKBP Wasis Santoso, menuturkan pihaknya sudah berkonsultasi dan memaparkan tentang anggaran pengamanan di Pilkada Butur di Polda Sultra pekan lalu, bersama enam daerah lain di Sultra yang juga menyelenggarakan hajatan serupa. Menurut hitungannya, dana sebesar Rp 2 miliar tersebut terbilang minim.
Wasis Santoso, tak ingin menyalahkan pihak manapun terkait minimnya anggaran pengamanan Pilkada tersebut. Menurutnya, hal itu kemungkinan dikarenakan masa transisi dari Polres Muna ke Polres Butur.
Diketahui, Polres Buton Utara diresmikan pada 15 Januari 2020. Sementara DPRD dan Pemda Butur mengetok palu APBD 2020 tanggal 29 November 2019.
“Mungkin waktu diketok palu, belum ada perincian anggaran untuk Pengamanan Pilkada Butur. Begitu kami datang, begitu kami tahu anggaran Pilkada sekian-sekian makanya kami kaget, ungkapnya.
Ketua DPRD Butur, Diwan beserta wakil ketua dan anggotanya, kompak mendukung usulan Polres Butur tersebut. Pasalnya, selain menjadi agenda nasional, keamanan dalam pelaksanaan Pilkada juga merupakan aspek sangat penting.
Diwan menambahkan, ada langkah yang bisa dilakukan agar penambahan anggaran terealisasi. Salah satunya melalui APBD Perubahan yang akan dibahas bulan Juli 2020 mendatang.
Agar tidak menyisakan masalah penggunaan anggaran di kemudian hari, dia pun menyarankan perlunya dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, TAPD segera melaporkan hal ini secara teknis kepada pimpinan.
La Nita, salah satu anggota TAPD Butur menjelaskan, anggaran sebesar dua miliar itu bukanlah harga mati. Usulan terkait pengamanan Pilkada akan menjadi PR bersama.
Lanjutnya, anggaran dua miliar tersebut sifatnya masih gelondongan. Sehingga bisa digunakan untuk hal-hal yang krusial dan urgen. Kemudian sisanya, nanti dibicarakan di postur APBD Perubahan.
“Manakala ada SiLPA, maka prioritas yang harus kita bicarakan adalah penambahan anggaran pengamanan Pilkada Butur 2020,” ujarnya.
Penjelasan La Nita, sejalan dengan pandangan Ketua DPRD, Diwan. Di mana, pada Pembahasan APBD-P Butur nanti, hal yang prioritas adalah penambahan anggaran pengamanan Pilkada Butur.
“Anggaran perubahan, nomor satu Polres. Belum ada tambatan perahu, perjalanan dinas,” katanya.
Diwan kembali menegaskan, bahwa pihaknya menyepakati penambahan anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020.
(Irsan R).
Discussion about this post