SULTRA.KABARDAERAH.COM – Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Pemkab) Wakatobi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi capaian Monitoring Centre For Prefention (MCP) semester 1 tahun 2021, di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda), Senin (2/8/2021).
Rapat itu digelar sebagai tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah setempat.
MCP adalah aplikasi yang memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) di seluruh indonesia meliputi delapan area intervensi.
Delapan area intervensi dimaksud yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Bupati Wakatobi Haliana didampingi Wakil Bupati Ilmiati Daud menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan kinerja selama ini.
“Mungkin kita akan mendengarkan cerita- cerita dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kemudian kita menginginkan masukan-masukan terkait beberapa kriteria yang masih rendah, dan seperti apa rencana kita ke depan untuk mengantisipasi kendala-kendala yang akan kita hadapi sehingga posisi kita masih seperti hari ini,” ujarnya.
Ia berharap ada ketepatan waktu dari apa yang menjadi target, dan apa yang mesti dilakukan sehingga dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan dalam membuat laporan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Wakatobi, La Jumadin, mengatakan capaian daerah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.
Dimana pada akhir tahun 2018 Wakatobi berada pada posisi ke 16 dari 17 Kabupaten/Kota. Dan pada tahun 2019 berada di peringkat 9 dan pada tahun 2020 berada di peringkat ke 4 peringkat capaian MCP yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Di tahun 2021, kita berada di urutan ke 5. Setidaknya melalui arahan Bupati, prestasi yang telah dicapai bisa dipertahankan, bila perlu dapat meningkat dari tahun ke tahun,” kaata La Jumadi dalam rakor tersebut.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi, La Tarima, menjelaskan transisi perencanaan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga membantu area intervensi dalam MCP.
“Kerena secara tidak langsung ketika kita mengunakan SIPD maka target capaian itu kami di Bappeda khusus di perencanaan itu sudah cukup maksimal. Sebab subtansi dari MCP ini untuk bagaimana mengintegrasikan perencanaan yang menggunakan sistem secara online yang dulunya SIMDA itu masih menggunakan sistem Off online,” jelasnya. (CW2)
Discussion about this post