SULTRA.KABARDAERAH.COM – Rencana kebutuhan anggaran Polres Buton Utara (Butur) untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 sebanyak Rp 6,1 miliar lebih. Sementara, dana yang dianggarkan melalui APBD hanya Rp 2 miliar.
Selisih jumlah alokasi dan kebutuhan anggaran tersebut, diketahui saat pemaparan Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Butur, AKP Suriadin, S. Sos., M.H di Gedung DPRD setempat, Kamis (20/2/2020) lalu.
Saat itu, Ketua DPRD Butur, Diwan, bersama wakil ketua dan para anggota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso, S.I.K beserta jajarannya, duduk bersama bertukar pendapat mencari solusi.
Pimpinan dan anggota DPRD yang hadir, kompak mendukung usulan Polres Butur tersebut. Pertimbangannya, selain Pilkada menjadi agenda nasional, keamanan dalam tahap proses pelaksanaannya juga dinilai sangat penting.
Salah satu anggota TAPD Butur yang hadir saat pemaparan, La Nita, menjelaskan anggaran sebesar dua miliar itu bukanlah harga mati. Usulan terkait pengamanan Pilkada ini tentunya akan menjadi PR bersama untuk dibicarakan di postur APBD Perubahan.
“Manakala ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), maka prioritas yang harus kita bicarakan adalah penambahan anggaran pengamanan Pilkada Butur 2020,” ujarnya.
Ketua DPRD, Diwan, sependapat dengan penjelasan La Nita. Di mana, pada pembahasan APBD Perubahan nanti, hal yang menjadi prioritas adalah penambahan anggaran pengamanan Pilkada Butur.
“Anggaran perubahan, nomor satu Polres. Belum ada tambatan perahu, perjalanan dinas,” katanya.
Ditemui terpisah, Bupati Butur, Abu Hasan, menjelaskan angka dua miliar tersebut masih bisa bertambah. Tetapi, tidak bisa lagi dilakukan di APBD induk tahun 2020. Tambahannya, kata dia, bisa dianggarkan lagi di APBD Perubahan.
“Penganggaran itu hanya ada dua rumahnya, di APBD induk dengan APBD perubahan. Tidak ada lain,” ungkapnya, di Kantor Sekretariat Daerah Butur, Senin (9/3/2020).
Abu Hasan belum menyebut berapa tambahan dana untuk pengamanan Pilkada di APBD-P nanti. Kebutuhan anggaran yang diusulkan Polres Butur, masih akan dihitung lalu disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Karena di SILPA itu, semua kekuarangan yang ada, masuk perubahan anggaran, di situ diambil,” urainya.
Jumlah anggaran pengamanan Pilkada yang sudah ditetapkan di APBD induk, lanjutnya, sudah tidak bisa diutak atik lagi. Terkait bagaimana solusi untuk penambahannya nanti, akan dipikirkan bersama antara DPRD dan Pemda termasuk pihak Polres Butur.
“Sementara, dua miliar dulu, sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah disahkan. Akan dibangun terus komunikasi,” tandas Abu Hasan.
(Irsan R)
Discussion about this post