SULTRA.KABARDAERAH.COM – Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Predikat WTP ini, sudah tiga kali berturut-turut diterima Pemkab Butur.
Piagam penghargaan beserta plakat WTP, diserahkan langsug oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra M. Ali Asyhar, kepada Bupati Butur, Abu Hasan dan Ketua DPRD, Diwan, Selasa (30/6/2020).
Turut hadir dalam kegiatan itu Pj. Sekda Butur, Budianti Kadidaa, Kepala Badan Keuangan Daerah, Tasir, dan Inspektur Inspektorat Butur, Yuswan Farmanta.
Abu Hasan, menuturkan pencapaian itu merupakan keberhasilan seluruh unsur pemerintahan Kabupaten Butur. Untuk mempertahankan prestasi ini secara berturut-turut, jajarannya terus melakukan pembenahan, salah satunya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) mulai dari tingkat yang paling kecil hingga skala besar.
“Memang kita harus sabar dan tekun melakukan pembenahan, terus-menerus,” tuturnya.
Hal yang tidak kalah pentingnya, lanjut Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra itu, adalah penggunaan IT (Information Technology). Menurutnya, ini juga merupakan sesuatu yang mendesak, karena hampir semua transaksi ataupun mekanisme, kini sudah berbasis elektronik. Termasuk integritas para pejabat, terutama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Butur.
“Karena merekalah yang memberikan arahan kepada jajaran dan stafnya untuk berkomitmen memberikan laporan keuangan, sehingga laporan itu terakumulasi dan akumulasi laporan itulah yang menjadi bahan dasar yang dibutuhkan oleh pemeriksa saat turun di daerah,” tambahnya.
(Irsan R)
Discussion about this post