SULTRA.KABARDAERAH.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyikapi pembakaran bendera PDIP saat unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) Rabu (24/6/2020).
Ketua DPD PDIP Sultra, Abu Hasan, menyatakan pihaknya mengutuk keras pembakaran bendera partai tersebut. Ia menilai, itu merupakan bentuk provokasi agar situasi dan keadaan menjadi tidak kondusif.
“Dan ini merupakan salah satu bentuk provokasi untuk memancing PDIP mengambil sikap kontra yang ekstrim. Tapi kita tidak akan melalukan hal-hal yang di luar jalur hukum,” ujar Abu Hasan, Kamis (25/6/2020) malam.
PDIP Sultra, lanjutnya, akan tetap mengikuti perkembangan. Kalaupun ada hal-hal yang kontra gerakan, pihaknya bakal menyikapi dengan cara yang baik.
“Dan yang paling utama kita akan mengedepankan jalur hukum untuk menghadapi situasi perkembangan berikutnya,” tuturnya.
Abu Hasan yang saat ini menjabat Bupati Buton Utara (Butur) itu, juga sudah memerintahkan jajaran DPC PDIP di Sultra untuk menjaga markasnya masing-masing. Begitu pula dengan DPD, untuk tidak meninggalkan kantor.
“Walaupun hari Minggu tetap dijaga. Menjaga situasi agar di Sulawesi Tenggara tetap kondusif, tidak terjadi situasi, hal-hal yang kita tidak inginkan,” harapnya.
Sampai saat ini PDIP Sultra juga belum belum mengambil langkah, misal turun ke jalan seperti daerah lain. Namun, kata dia, perkembangan situasi di Jakarta, akan terus diupdate.
“Tadi di video confrence, saya meminta agar DPP terus menyampaikan informasi ke DPD supaya kita terus melakukan konsolidasi dengan DPC dan PAC (Pengurus Anak Ranting) sampai dengan tingkat ranting, sehingga apa yang kita lakukan itu terstruktur, secara organisatoris kita solid, kita akan bergerak bersama-sama,” urainya.
Bagi Abu Hasan, ini adalah momentum untuk mensolidkan kembali kekuatan, bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang besar, partai pemenang yang punya kekuatan. “Dan tentu kita tidak takut dengan teror, intimidasi, dengan provokasi-provokasi,” tandasnya.
“Pasti kita lawan, tapi dengan cara-cara konstotusional. Kontra-kontra yang tidak konstitusional kita akan hindari untuk menjaga situasi yang kondusif di negara kita,” Abu Hasan menambahkan.
Dijelaskan lebih lanjut, PDIP Sultra akan terus melaporkan segala perkembangan yang mengarah ke masalah hukum, kepada Kapolda. Begitu pula dengan DPC, Abu Hasan juga menyampaikan untuk melaporkan kepada Polres di wilayahnya masing-masing.
“Perintah harian Ibu Megawati sudah ada, supaya kita menjaga situasi yang kondusif. Kita menempuh jalur partai, DPP menempuh jalur hukum, memanfaatkan lembaga hukum yang kita miliki di DPP. Malah kita dijanji kalau ada masalah di daerah, lembaga bantuan hukum DPP akan turun ke daerah untuk membantu, baik itu DPD maupun DPC yang mengalami masalah yang membutuhkan bantuan hukum,” pungkas Abu Hasan.
(Irsan R).
Discussion about this post