SULTRA.KABARDAERAH.COM, BUTON UTARA – Puluhan Desa di Kabupaten Buton Utara (Butur) belum pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2020. Sampai saat ini, baru tercatat delapan desa yang sudah dicairkan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara (Butur), Hazimuddin Hamdan, mengungkap hal itu dalam rapat DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan gugus tugas percepatan virus corona atau covid-19, Kamis (9/4/2020).
“Sampai detik ini, kami mendapat laporan bahwa baru delapan desa yang cair, dari 78 desa,” ungkap Hazimuddin.
Lambannya pencairan DD ini, dinilai menjadi kendala tersendiri dalam upaya desa melakukan pencegahan dan penanganan covid-19. Meski gugus tugas sudah terbentuk di semua desa di Butur, pergerakan penanganan covid-19 belum menyeluruh, termasuk penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat.
“Itulah penyebab beberapa desa sudah efektif, desa lain belum efektif. Karena DD nya belum cair,” kata Hazimuddin menjawab pertanyaan pihak DPRD.
Tahun 2020, penyaluran DD oleh pemerintah pusat tidak lagi melalui rekening kas daerah, tetapi langsung ditransfer ke rekening kas desa melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
Ketua DPRD Butur, Diwan, meminta keterlambatan pencairan DD ini ditindaklanjuti. Bila masih terdapat kekurangan adminitrasi yang mengganjal proses penyaluran agar segera dilengkapi.
“DD yang terlambat tolong DPMD panggil mereka melalui pendampingnya. Panggil kepala desa, apa yang kurang dilengkapi,” kata Diwan, saat membacakan salah satu poin kesimpulan rapat.
Selain pencairan DD, dalam rapat itu juga disimpulkan semua unsur gugus tugas segera mengajukan proposal kebutuhan anggaran, agar proses pencairannya lebih cepat. Kemudian, posko pemeriksaan di semua titik perbatasan atau pintu masuk Butur segera dibangun.
“Eksekusinya mulai hari kerja kantor, Senin (13/4/2020), harus sudah pencairan,” ujarnya.
Berikut, lanjut Diwan, peralatan kesehatan termasuk alat pelindung diri petugas yang masih kurang, agar dikoordinasikan dengan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Untuk diketahui, rencana tambahan anggaran untuk penanganan covid-19 di Butur kurang lebih sebesar Rp. 10 miliar. Sebelumnya, Pemkab Butur juga sudah mengalokasikan Rp. 700 juta lebih untuk covid-19. Duit tersebut, diambil dari dana tak terduga (DTT) yang dialokasikan di APBD tahun 2020 sebesar Rp. 1,5 miliar.
(Irsan R)
Discussion about this post