SULTRA.KABARDAERAH.COM, BUTON UTARA – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Buton Utara (Butur), Hery Alamsyah, memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, Sabtu (17/10). Salah satunya terkait usul peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Hery menjelaskan, untuk capaian pendapatan daerah sebagaimana usulan dan saran dari sejumlah fraksi DPRD, pada dasarnya pemerintah daerah (pemda) sangat serius untuk mengoptimalkan potensi PAD. Termasuk mendorong upaya peningkatan dana transfer.
Adanya penurunan target PAD pada perubahan APBD 2020, kata dia, disebabkan oleh kebijakan pengurangan pajak daerah dan retribusi, sebagai respon Pemda Butur dalam menyikapi dampak ekonomi di masa pandemi terhadap masyarakat dan dunia usaha.
“Namun pemda juga akan terus menggali sumber PAD dengan meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholder agar target yang ditetapkan dapat tercapai,” ungkap Hery Alamsyah saat memyampaikan pidato di Kantor DPRD Butur, Sabtu (17/10/2020).
Sehari sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD Butur memberikan sejumlah catatan penting terhadap pihak eksekutif. Beberapa usul saran dan masukan yang disampaikan tersebut, salah satunya mendorong upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
Seperti diketahui, Pjs. Bupati Butur, saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan tentang APBD-P Butur Tahun Anggaran 2020, Jumat (16/10) menyampaikan, perubahan penerimaan daerah pada target pendapatan bersumber dari PAD sebesar 18,43 miliar.
Selain menjawab usul dan saran terkait PAD, Hery juga memberikan tanggapan positif terhadap usulan fraksi mengenai skala prioritas belanja daerah dalam kondisi pandemi. Pemerintah daerah, kata dia, telah merealokasi anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar 20,94 miliar yang teralokasikan pada belanja tidak terduga, maupun dalam bentuk program dan kegiatan yang terdapat pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari sisi belanja pendanaan penanganan covid-19, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan tim aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas pengadaan barang dan jasa melalui belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan perundangan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan pada setiap tahapan.
“Menjawab berbagai maukan, usul dan saran dari para anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi-fraksi, pada dasarnya saya memiliki pandangan yang sama, yakni guna menyempurnakan Rancangan Perda Perubahan APBD tahun 2020 dalam upaya peningkatan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tuturnya.
Hery dalam kesempatan yang sama juga menjawab usulan fraksi terkait pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan. Dia menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah senantiasa dijalankan secara konsisten di atas kaidah dan regulasi yang ada, sehingga tidak terjadi deviasi yang menyebabkan pengeluaran daerah tidak terkendali.
Terhadap usul dan saran agar belanja daerah diarahkan untuk penanggulangan covid-19 dan upaya menggerakkan kehidupan sektor ekonomi riil, ia pun berkata sangat sependapat. Hal ini mengingat belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2020, mengacu pada regulasi penganggaran selama pandemi covid-19.
Di mana, fokus belanja diarahkan pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial akibat dampak covid-19 dialokasikan pada belanja tak terduga maupun pada belanja program kegiatan OPD terkait.
Sedangkan dalam upaya untuk menggeliatkan kembali roda perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung, Hery bertutur bahwa, telah dianggarkan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang mendukung pemulihan ekonomi. Seperti pembangunan infrastruktur, sedapat mungkin menggunakan dan melibatkan sumber daya lokal.
“Peningkatan infrastruktur dasar demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Utara utamanya ketersediaan infrastruktur sarana air bersih wilayah pesisir saya akan memastikan dengan dinas terkait jika dimungkinkan untuk dialokasikan tahun 2021,” tandasnya. (Irs)
Discussion about this post