SULTRA.KABARDAERAH.COM – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat penghargaan dari Deputi direksi wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Barat (Sulbar), Sultra, dan Maluku atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC) penduduk terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Penghargaan itu diberikan kepada daerah yang UHC atau cakupan kesehatan semestanya tercapai. Dengan kata lain, seluruh warga yang terdaftar di atas 95 persen, sementara di Wakatobi sudah 98 persen jumlah penduduk yang tercover.
Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan, bahwa itu adalah bagian dari komitmen Pemda untuk memberikan penjaminan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Wakatobi, sesuai dengan program prioritas dan visi dan misi daerah yaitu merdeka sehat.
Sudah sebanyak 98 persen pengcoveran di BPJS bagi masyarakat, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita terus berusaha untuk meningkatkan sampai 100 persen. Sehingga kita juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat mohon bantuannya agar memperbaiki data kependudukan,” ungkapnya, Selasa (29/11/2022).
Haliana menyebutkan, kendalanya sehingga belum mencapai 100 persen, karena data kependudukan yang belum lengkap di masyarakat. Sehingga di berbagai kesempatan ia selalu menyampaikan kepada Camat, kepala Desa, Lurah, sampai kepala lingkungan dan kepala dusun untuk membantu masyarakat dalam mengurus data kependudukan secara lengkap.
“Kita sampaikan untuk mensosialisasikan, karena ini kita borongi betul bersama tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), anggota dasa wisma di Desa-desa. Mereka juga dilibatkan dalam hal pendataan. Karena dasa wisma ini sendiri adalah lembaga yang betul-betul bisa memantau masyarakat lebih cepat dan lebih akurat,” jelasnya.
Demikian juga di Dinas Sosial (Dinsos) karena berdasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Supaya data lebih akurat, beberapa waktu Haliana sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) untuk pengadaan tenaga di Desa/Kelurahan sebanyak lima orang, satu operator untuk menginput dan empat orang verifikator.
“Sehingga pada saat kita mengusulkan ke pemerintah pusat ini bisa maksimal. Karena tentu kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini dasarnya dari DTKS kita di Wakatobi ditangani oleh dinas teknisnya Dinsos,” terangnya.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wakatobi Ashari menyampaikan, diserahkannya plakat dan piagam itu, ke depannya juga masyarakat secara otomatis akan langsung tercover.
“Kalau umpamanya ada yang sakit hari ini bisa langsung aktif di hari itu juga, tidak menunggu lagi per bulan satu berikutnya. Kalau daftar per bulan ini, nanti tanggal satu bulan berikutnya baru aktif, kalau sekarang bisa langsung aktif. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa tidak ada penjaminannya. Karena sudah disediakan anggaran dan sudah didaftarkan kepesertaannya oleh Pemda,” paparnya.
Untuk memaksimalkan supaya masyarakat bisa terkaver hingga 100 persen, mereka terus berkolaborasi dan koordinasi dengan Pemda melalui stakeholder, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinsos. Selain yang didaftarkan daerah ada juga yang PBI APBN yang sudah cukup besar cakupan pesertanya.
Jadi kita lakukan validasi data, tahun depan kita lebih intens lagi untuk sosialisasinya, kebetulan kami dari pusat juga terkait Covid-19 ini masih dibatasi terkait sosialisasi. Sehingga kami koordinasinya melalui dinas terkait, namun ke depannya kami akan langsung ke desa-desa, instansi dan ke masyarakat juga,” pungkasnya. (cw1)
Discussion about this post