SULTRA.KABARDAERAH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) menaruh perhatian serius terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah di daerah setempat.
Tak tanggung-tanggung para wakil rakyat itu langsung menggelar rapat gabungan bersama pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan jawaban atas kelangkaan serta melonjaknya harga minyak tanah di pasaran.
Ketua Komisi III DPRD Buteng, Tasman, mengatakan dari rapat tersebut, pihaknya mendapati informasi bahwa kelangkaan BBM jenis minyak tanah yang terjadi disebabkan berkurangnya kuota yang diberikan oleh pihak pertamina kepada penyalur yang terjadi sejak awal bulan oktober lalu.
“Dari rapat ini Kita mendapat informasi dari teman-teman agen, memang kelangkaan itu salah satu penyebabnya adalah pengurangan kuota masing-masing agen, kemudian tadi bervariasi kelangkaannya dari UD. Sejati itu ada sekitar 2800 sekian-sekian pengurangannya. Lalu kemudian UD. Miko itu 418 kilo liter lalu UD. Faisal itu 5617 kilo liter, itu semua dikurangi,” ungkap Tasman, selaku pimpinan rapat yang dilaksanakan di Aula DPRD Buteng pada Senin (7/11).
Mengenai pengurangan kuota tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu memformulasikan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Salah satunya akan menyuarakan langsung ke pihak Pertamina agar melakukan penambahan kuota terhadap minyak tanah di wilayah Buteng.
“Pengurangan ini dari pihak pertamina, oleh karena itu saya kira kewajibannya kita di DPRD dan pemerintah daerah setelah rapat ini insyaaAllah kita ulang memformulasikan langkah selanjutnya untuk kemudian kita ketemu dengan pihak pertamina. Karena ini kalau masalahnya, pengurangan, berarti jawabannya harus ada penambahan kuota hanya itu yang bisa memperbaiki kelangkaan,” bebernya.
Kata dia, hal ini perlu diperjuangkan sebab kenaikan harga minyak tanah yang dianggap sabgat drastis ini memilik banyak dampak dominan, terlebih pada pedagang kaki lima.
“Kenaikan harga minyak ini memiliki dampak efek dominan. Kalau misalnya diatur di masyarakat dari pangkalan lima ribu rupiah, kemudian 5 liter perkeluarga itu sudah sangat tidak cukup dalam satu bulan. Belum lagi kita bicara masalah pengusaha-pengusaha kecil yang penjual gorengan itu kan mereka lebih banyak lagi pemakaiannya,”
“Nah ini saya pikir harus menjadi titik perjuangannya kita selaku perwakilan rakyat yang kemudian menjadi agenda pembahasan kalau kita nanti bertemu dengan pihak pertamina,” jelasnya lebih lanjut.
Untuk saat ini dalam waktu dekat pihak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah memutuskan akan berkunjung ke pihak pertamina untuk mendapatkan jawaban dari persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat Buton Tengah.
“Untuk saat ini solusinya dalam waktu dekat kita bersama pemda lalu kemudian kita akan sama sama ke pertamina dalam rangka menyampaikan bahwa sebenarnya kebutuhan di Buton Tengah itu sudah tidak memadai lagi dengan kuota yang ada sekarang ini, maka jawabannya harus ada penambahan kuota,” jelasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih lanjut menyebutkan juga untuk kuota secara keseluruhan di Buton Tengah, jika di masing masing UD ini ada sekitar kurang lebih 10.000 kilo liter.
Kemudian dikatakannya yang harus dihitung kembali bersama pemerintah daerah adalah kuota tersebut masih belum memadai untuk kebutuhan masyarakat di Buton Tengah.
“Saya kira dengan kuota sejumlah itu terus pertambahan penduduk belum lagi pertambahan aktifitas masyarakat sudah tidak memadai, karena dulu kuota sebanyak itu dari tahun 2013 kita masih bergabung dengan kabupaten Buton, datanya kan pasti bergeser itu ada penambahan, jadi itu yang harus kita kaji kembali,” tutupnya. (Adv)
Discussion about this post