SULTRA.KABARDAERAH.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) kompak memberikan apresiasi terhadap pencapaian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Predikat itu, sudah tiga tahun berturut-turut diterima.
Penghargaan tersebut, disampaikan dewan melalui pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna penyerahan sekaligus penjelasan Bupati Butur atas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 di Ruang Sidang Gedung DPRD setempat, Rabu (6/9/2020).
Alias Dadi Agusman, saat menyampaikan pandangan Fraksi Gerakan Amanat Rakyat, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian tersebut. Menurutnya, itu adalah bentuk kerjasama yang baik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam mengelola keuangan dan program kerja pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan, juga menyampaikan pandangan serupa. Capaian tersebut, dinilai menunjukkan tata kelola anggaran sudah berjalan dengan baik.
“Predikat tersebut tentunya menunjukkan bahwa Bupati Butur dan seluruh jajaran OPD telah bekerja dengan baik secara efektif, efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran,” ujar Fatriah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
Begitu pula dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Fraksi yang dipimpin Abdul Mustarif Saleh itu menilai capaian tersebut merupakan prestasi membanggakan bagi daerah. Sehingga harus dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.
“Fraksi Golongan Karya berharap pemerintah daerah tidak cepat merasa puas dengan capaian kinerja tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Butur yang mendapat pujian WTP, tetapi prestasi ini harus mampu terus di pertahankan,” kata Abdul Mustarif.
Hal yang tidak kalah penting, lanjutnya, upaya mempertahankan predikat opini tersebut, dilakukan berbarengan dengan langkah konkrit yang menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar berpendapat, masih ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan, diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pelayanan masyarakat yang bersifat umum seperti infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan termasuk layanan kesehatan.
Rustamin, Ketua Fraksi Persatuan Bangsa, juga mengucapkan selamat serta memberikan penghargaan kepada seluruh OPD. “Dengan harapan Kabupaten Buton Utara ke depan lebih maju dan sejahtera sebagai harapan dari masyarakat Butur,” kata Rustamin.
Serupa meski tak sama, Fraksi Adil Demokrat juga memberikan respon positif. Sejalan dengan capaian predikat itu, perlu diperkuat lagi pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar kegiatan pembangunan terkontrol dengan baik.
Kemudian, pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tepat waktu dan sasaran serta penyerapan dan pengeluaran anggaran harus berdasarkan kebutuhan daerah.
“Serta memandang perlu optimalisasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada,” tandas Mazlin, saat menyampaikan pandangan fraksi.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Butur, Abu Hasan, menyatakan predikat itu diperoleh bukan hanya karena kerja dari eksekutif sendiri. Legislatif, selaku mitra Pemda, juga punya peran besar dalam proses pencapaiannnya.
“Terkait dengan apresiasi WTP, ini bukan kerja saya sendiri, bukan kerja eksekutif sendiri, tapi kerja kita bersama-sama. Ini peringkat bersama, dan kalau mau diberikan apresiasi, saya pun memberikan apresiasi balik kepada kawan-kawan yang terhormat anggota DPRD atas dukungannya selama ini,” tuturnya.
Karena kemitraan yang terbangun dengan baik selama inilah, menurutnya sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan bisa diwujudkan.
“Sehingga kita memperoleh opini WTP dari BPK sudah tiga tahun berturut-turut dan mudah-mudahan berkesinambungan di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.
Abu Hasan juga sependapat soal pentingnya upaya peningkatan PAD yang disampaikan pihak DPRD. Dia mengatakan, keuangan daerah memang tidak boleh lagi hanya bergantung pada dana transfer.
“Kita harus kerja keras memeras otak. PAD merupakan hal yang sangat penting, agar kita tidak semata
-mata tergantung dari dana transfer,” katanya.
“Kalau PAD kita tinggi, saya kira juga akan menambah kesejahteraan bagi masyarakat kita di Buton Utara,” Abu Hasan menambahkan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Butur Diwan, didampingi Wakil Ketua I, Ahmad Afif Darvin dan Wakil Ketua II, Septi Rahma. Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Butur, Burhanuddin beserta jajaran OPD lingkup Pemkab Butur.
Peliput: Ardian Saban
Discussion about this post