SULTRA.KABARDAERAH.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) menggelar rapat percepatan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Indonesia Tourism Development Project (ITDP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi di Vila Nadila, Kecamatan Wangiwangi, 18-20 November 2021.
Rapat ini membahas dukungan kepada Kabupaten Wakatobi dalam konteks untuk pengembangan kawasan pariwisata.
Kasubdit Strategi Program dan Anggaran direktorat Jenderal Cipta Karya Tanozisochi Lase, menjelaskan, selain sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk dukungan kepada beberapa KSPN, salah satunya Wakatobi, pihaknya juga mencoba untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan di daerah.
“Kemudian dari Pemdanya apa yang diperlukan, dan apa yang perlu didukung, itu yang kita sinkronisasi di dalam dukungan-dukungan pusat yang perlu dibantu di sini,” ujar Tanozisochi saat diwawancarai.
Kat dia, ada beberapa kegiatan yang coba diakomodir untuk bisa dibantu, namun ada beberapa syarat yang peru dilengkapi. Misalnya lahan, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), termasuk terkait penghapusan aset.
Tanozisochi lebih lanjut mengungkapkan, memang ada beberapa daerah atau lokasi mau yang mau ditangani atau dibantu tapi masih ada bangunan-bangunan lama, sehingga perlu ada penghapusan aset Pemda.
“Jadi kita menunggu izin penghapusan aset kapan terbit, lahannya itu kapan bisa disampaikan ke kita bahwa itu sudah dimiliki oleh Pemda, perencanaannya kapan mau disiapkan untuk disampaikan ke pusat. Tapi paling tidak sudah kesepakatan, tindak lanjut,” ujarnya.
Dijelaskan pula bahwa, tahun depan ada yang bisa diproses pengadaannya, ada juga yang belum bisa. Karena tahun depan masih perlu penajaman perencanaan.
“Ini kan untuk kepentingan Kabupaten. Jadi kalau dilihat dari program ini, saya memang melihat ini bagus dan perlu kita dukung. Hanya saja tadi kalau memang Pemda ingin terwujud, tentu dapat menyelesaikan persyaratan administrasi yang diperlukan. Baik dari sisi izin Amdal, perencanaan, juga izin tentang pemanfaatan air. Karena memang itu secara regulasi kewenangan dari Pemda. Kalau itu sudah ada ya pasti kita bantu, sudah komit kita,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan jika pihaknya sudah mengelilingi Wakatobi, dan menurutnya banyak lokus-lokus wisata yang potensial, misalnya Sombu Dive dan Puncak Toliamba.
“Namun pada prinsipnya kita mendukung Pemda, konteksnya untuk mendukung kepariwisataan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Wakatobi, Haliana, menyatakan jika Pemda siap mendukung penuh apa yang perlu dikerja samakan dan yang harus disiapkan, terkait dengan pemenuhan readiness criteria yang telah ditetapkan Kementerian.
“Kami mengharapkan bimbingan dan masukan untuk bisa menyelesaikan seluruh readiness criteria secepatnya. Demikian pula unsur Pemda, dinas terkait dan berbagai pihak diharapkan bisa pro aktif, agresif untuk menyiapkan dokumen-dokumen,” harapnya. (cw1)
Discussion about this post