SULTRA.KABARDAERAH.COM – Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus berupaya memaksimalkan fungsi pengawasan. Mulai dari pelaksanaan program kerja eksekutif hingga pengawasan serta dukungan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 belakangan.
DPRD dan Pemkab Butur Bersatu Lawan Covid-19
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara, melakukan sidak di RSUD setempat terkait kesiapan penanganan Virus Corona (COVID-19). Di lapangan, Dewan menjumpai masih minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga Kesehatan.
“Saat ini tenaga kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Lengkapi alatnya dan insentifnya juga harus ditambahkan, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” ujar Ketua DPRD Butur, Diwan.
Diwan menambahkan DPRD dan Pemda Butur, sepakat bergandengan dalam pencegahan maupun penanganan wabah Virus Corona. Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Kesehatan, kata dia, segera mempercepat proses pencairan dana APD ataupun Alkes tersebut.
Politisi Partai Amanat Nasional itu lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Pemda Butur menyikapi penyebaran pandemi virus corona. Sebagai mitra Pemda, kata Diwan, DPRD tentu akan mendukung langkah pencegahan maupun penanganan Virus Corona.
“Semua tidak ada masalah, tinggal kita hubungi lagi Bupati dan semua Muspida, TNI-Polri untuk membicarakan kelanjutan hal ini,” ujarnya.
Bupati Butur, Abu Hasan, beberapa waktu lalu sudah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dia pun mengajak semua pihak, agar bersama-sama melakukan pencegahan.
“Virus Corona ini musuh besar. Kita harus bersatu padu untuk mencegahnya,” tutur Abu Hasan
Lawan Covid-19, DPRD Butur Minta Pintu Masuk Diperketat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusul pemeriksaan di perbatasan atau pintu masuk di wilayah itu segera diperketat. Saran tersebut disampaikan, saat rapat bersama eksekutif serta sejumlah instansi yang tergabung dalam tim gugus tugas covid-19, di gedung DPRD setempat.
Salah satu anggota DPRD, Muh. Rukman Basri Zakariah, mengatakan upaya pencegahan tentunya tidak lepas dari penanganan di setiap pintu masuk, seperti pelabuhan dan perbatasan darat. Agar berjalan maksimal, tentnya perlu dibarengi dengan peralatan yang memadai.
Legislator lainnya, Abdul Mustarif Saleh, punya pandangan serupa. Di mana, perbatasan memang perlu diperhatikan. Mulai dari pemeriksaan diperkuat, bahkan bila perlu disiapkan tempat mencuci tangan bagi setiap orang yang masuk ataupun sebaliknya.
Pendapat Abdul Mustarif, menyusul pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Butur, Muhammad Kasrul yang juga hadir dalam rapat tersebut.
Kasrul berkata, saat ini Butur sebetulnya belum masuk pada tahap perang dengan covid-19 yang sesungguhnya. Gugus tugas, kata dia, masih dalam tahapan pelacakan dan penyusunan strategi.
“Strategi kita bagaimana, apakah kita mau blokade ini wilayah atau tidak?. Kalau sudah perang yang sesungguhnya, saya kira penggunaan APD (alat pelindung diri) ini harus. Tidak boleh tidak,” ungkap Kasrul.
Kesempatan berikutnya, Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, menuturkan saat ini Butur memang perlu isolasi wilayah, seperti yang sudah diberlakukan di Kendari. Hal ini penting dilakukan, mengingat sebagian logistik yang sudah dipesan seperti APD belum tiba di Butur.
Di lapangan nanti, kata Afif, kelengkapan alat termasuk insentif para petugas, tentu juga harus diperhatikan.
“Kalau yang sudah dipesan belum datang, lakukan dulu ini isolasi wilayah, seperti di kota kendari. Libatkan Sat Pol PP, Polisi, TNI, Kapus-kapus semua. Itu dulu yang bisa dilakukan, kasi keluar dulu anggaran yang setengah itu,” tuturnya.
“Seperti penjelasan Kadis Kesehatan tadi, bahwa ini belum seberapa. Kita tutup dulu perbatasan,” Afif menambahkan.
Anggota DPRD Butur lainnya, Nasri, juga sependapat, pintu keluar masuk harus diperhatikan dengan serius. Untuk menyetop peresebaran virus mematikan di wilayah Butur, susah pasti butuh kerja maksimal.
“Harapan saya, kita semua satukan langkah, bagaimana kita memerangi virus ini. Satu-satunya jalan, tidak ada pilihan lain, bagaimana semua di pintu masuk itu harus kita lakukan. Dan kita titip alat yang memadai, agar mengurangi kadar bahaya virus ini,” kata Nasri.
Begitu pula dengan Mazlin, legislator Butur lainnya. Dia mengatakan, semua pintu masuk mesti diantisipasi cepat. Pasalnya, apabila virus tersebut sudah masuk di wilayah Butur, maka penanganya nanti akan jauh lebih sulit.
“Tidak ada gunanya kita siapkan masker, tidak ada gunanya kita siapkan APD, kalau ini virus dia sudah masuk,” tandasnya.
Ketua DPRD Butur, Diwan, mengatakan rapat tersebut diinisiasi untuk mencari konsep, ide untuk menyatukan langkah mencegah masuknya virus corona.
Selepas rapat, dia meminta semua unsur yang tergabung dalam gugus tugas segera menyusun proposal kebutuhan biaya sesuai fungsinya masing-masing. Kemudian, ajukan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar diclearkan secepatnya.
“Di jajaran kita semua ini, ada komitmen yang sangat dalam bahwa kita ini semua bahu membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya bahwa, DPRD siap membantu untuk hal penganggaran itu,” pungkasnya.
DPRD Butur Dorong Pemberlakuan Karantina dan Bantuan Pangan Warga Terdampak Covid-19
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) mendorong pemberlakuan karantina bagi orang yang baru tiba dari luar utamanya yang terpapar virus corona atau covid-19. Ini penting dilakukan dalam rangka menyetop masuknya virus corona.
Para legislator Butur menyampaikan itu saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di gedung DPRD setempat. Rapat tersebut, membahas soal rencana tambahan anggaran untuk penanganan covid-19.
Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, mengatakan tidak menutup kemungkinan, saat ini sudah ada warga Butur yang baru datang dari luar khususnya zona merah. Namun belum terdeteksi dan masih bebas berkeliaran.
Selain itu, Afif juga mengingatkan soal kebutuhan pangan masyarakat.
“Pencegahan corona ini apa yang kita butuhkan?, hanya baju?, berarti didistribusi ke puskesmas dan rumah sakit. Untuk masyarakat apa?, misal bantuan sembako, identifikasi dulu,” tandasnya.
Legislator lain, Nasri, menambahkan penyebaran wabah virus corona ini sudah cukup meresahkan. Mestinya kata Nasri, pencegahan harus lebih diperkuat sebelum ada korban terpapar covid-19 yang penanganan serta dampaknya akan lebih sulit diatasi.
“Corona belum masuk, tapi dampaknya sudah menyebar,” ungkapnya.
Penanganan terhadap warga yang baru tiba dari luar Butur juga ikut menjadi perhatian. Seperti yang diungkap Ketua Komisi III, Josri. Dia mengatakan, warga yang hendak dikarantina mestinya disiapkan tempat yang layak serta dipenuhi akomodasi dan konsumsinya.
Josri tidak menginginkan, kejadian seperti yang dialami sejumlah warga Butur yang melakukan isolasi atau karantina mandiri di Pantai Mowuru terulang lagi. “Harusnya mereka disiapkan tempat,” kata Josri.
Dewan Butur Pantau dan Suport Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.
Sejak ditetapkan masa kewaspadaan dan pencegahan terhadap virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Buton Utara (Butur) bulan Maret 2020 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat gencar memaksimalkan fungsi pengawasan. Baik itu dari sisi anggaran, maupun kinerja gugus tugas, bahkan para wakil rakyat itu intens turun ke lapangan memastikan pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan berjalan maksimal.
Di lapangan, para legislator Butur itu kerap menjumpai masih adanya sejumlah hal yang perlu dibenahi. Mulai dari terbatasnya ketersediaan masker, alat pelindung diri petugas di puskesmas dan Rumah Sakit serta sejumlah keperluan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.
Hasil kunjungan ke lapangan itu, lalu dicatat dan disampaikan ke pihak eksekutif atau gugus tugas. Perlahan namun pasti, berbagai kekurangan itu pundibenahi satu per satu.
Bulan Mei 2020, para legislator kembali turun ke lapangan, dengan agenda pemantauan kegiatan pengendalian dan penanganan covid-19.
Beberapa titik yang disambangi antaralain posko satgas covid-19 Desa Wamboule, Puskesmas Waode Buri dan Puskesmas Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara. Kemudian, Puskesmas Labaraga, Puskesmas Labuan dan posko penjagaan di Pelabuhan Fery Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara.
Ketua Komisi II DPRD Butur, Mazlin, mengatakan lawatan itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan.
Pihaknya ingin memastikan, seperti apa kondisi riil di lapangan. Mulai dari kelengkapan alat pelindung diri (APD) para petugas yang berjaga hingga penunjang lainya yang mendukung kelancaran proses penanganan covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Di lapangan, kata Mazlin, pihaknya mendapati adanya kemajuan. Tidak seperti kunjungan sebelumnya yang mana, fasilitas para petugas masih serba terbatas, utamanya APD.
“Alhamdulillah, sudah ada perubahan,” ungkap Mazlin.
Politisi Partai Demokrat itu tak menampik, para petugas yang berjaga di lapangan adalah garda depan dalam percepatan penanganan dan pencegahan wabah covid-19. Makanya, pihaknya juga tak lupa memberikan suport dan apresiasi kepada para petugas yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut.
“Selamat bertugas. Doa kami selalu menyertai kalian semua. Amin,” ungkapnya. (Adv).
Discussion about this post