SULTRA.KABARDAERAH.COM, BUTON UTARA – DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) memberikan sejumlah catatan penting kepada eksekutif melalui pandangan umum fraksi atas pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Gedung Serba Guna DPRD, Jumat (16/10). Salah satu diantaranya terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Seperti diutarakan La Djiru, saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerakan Amanat Rakyat. Menurutnya capaian PAD Butur saat ini masih terbilang minim sehingga dianggap belum mampu menunjang modal pengembangan daerah.
“Ini adalah bentuk ketidak mampuan pemerintah daerah dalam membentuk ataupun merealisasikan Raperda yang sudah disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Butur sebagai regulasi penunjang peningkatan PAD,” ungkap La Djiru.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), juga berpandangan sama. Di mana, masih perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan potensi daerah dari berbagai sektor yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah.
Masukan dan saran terkait peningkatan PAD juga datang dari Fraksi Persatuan Bangsa. Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu juga mendorong OPD terkait agar mengoptimalkan potensi yang bisa mendongkrak PAD.
“Fraksi Persatuan Bangsa menekankan kepada pemerintah daerah untuk terus melakukan berbagai upaya, memaksimalkan potensi pendapatan daerah,” ujar Muh. Trinsa Jaya, saat membacakan pandangan umum fraksi.
Sebelumnya, Pjs. Bupati Butur, Hery Alamsyah, saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan tentang APBD-P Butur Tahun Anggaran 2020 menuturkan, perubahan penerimaan daerah pada target pendapatan bersumber dari PAD sebesar 18,43 miliar.
Selain mendorong peningkatan PAD, DPRD Butur dalam kesempatan itu juga menyampaikan sejumlah catatan penting lainnya kepada eksekutif. Antaralain penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui dukungan terhadap sektor pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan; air bersih serta infrastruktur dasar yang menunjang kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, penanganan dampak pandemi covid-19 melalui penyaluran bantuan dan jaring pengaman sosial agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Perlu adanya perhatian terhadap dampak ekonomi masyarakat dan menjadikan pelayanan kesehatan sebagai suatu unsur prioritas dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada,” kata Fatriah, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Di kesempatan berikutnya, Fraksi Adil Demokrat berharap penyusunan Raperda APBD perubahan tahun 2020 dapat membantu pertumbuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang terimbas Covid-19, dan kembali menata program kegiatan berdasarkan skala prioritas dan aspirasi masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Butur, Diwan, didampingi Wakil Ketua, Ahmad Afif Darvin dan Septi Rahma. Turut hadir dalam kegiatan itu Pj Sekretaris Daerah Butur, Burhanuddin, beserta jajaran OPD lingkup Pemkab Butur. (*)
Peliput: Ardian Saban
Discussion about this post