SULTRA.KABARDAERAH.COM – Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Ledham) Internasional menyoroti turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2022 sekira Rp68 miliar lebih.
Leadham Internasional menilai, turunnya APBD Wakatobi 2022 imbas dari kurang maksimalnya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan tugas.
Ali Munir, dalam orasinya saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Wakatobi, meminta Bupati Haliana dalam 5 kali 24 jam untuk mengevaluasi dan mengoreksi para kepala OPD yang tidak sejalan dengan kebijakan kepala daerah dan tidak mampu merealisasikan janji bupati.
Kata dia, kedatangannya beserta sekira 50 orang lebih tersebut demi masa depan Wakatobi yang lebih baik.
Pihaknya tidak yakin, pemerintahan Wakatobi akan berjalan maksimal ketika dari bawah ke atas dan sebaliknya tidak sinkron dengan kepala daerah.
“Tolong dengar baik-baik, saya berharap Bupati pasang telinga, gunakan jantung dan hatinya untuk mengelola daerah secara maksimal. Kami mewakili aspirasi masyarakat Wakatobi agar pemerintahan hari ini dapat mengambil sikap,” ungkap Ali Munir dalam orasinya, Kamis (10/3/2021).
Pihaknya meminta Bupati Wakatobi bersikap secara tegas terhadap bawahannya yang tidak dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Wakatobi Sentosa.
“Kami juga meminta Bupati secara gentleman untuk memberikan jawaban 5×24 jam, bila itu tidak direalisasi saya akan banjiri kantor Bupati dengan masa aksi,” kecamnya.
Tak berselang lama demonstrasi berlangsung, Bupati Wakatobi Haliana langsung menyambangi massa aksi guna memberikan klarifikasi dan apresiasi kepada Leadham Internasional yang respek dan mengontrol daerah. Ia pun bersyukur karena diberi peringatan untuk mengawal maksimalisasi kinerja OPD.
“Saya bersyukur sekali teman-teman membantu saya untuk mengawal OPD-OPD yang tidak berkinerja bagus. Saya sangat setuju dengan ide dan aspirasi-aspirasi konstruktif seperti ini. Supaya kita diskusikan bahwa ada komunikasi dengan masyarakat yang menjadi kontrol sebagai objek pembangunan,” katanya.
Haliana mengungkapkan, setiap saat dalam berbagai rapat OPD, dirinya bahkan menyampaikan kepada para kepala OPD yang tidak mau bekerja agar lebih baik mundur.
Kata Haliana, evaluasi senantiasa dilakukan setiap saat, terutama terhadap kinerja para kepala OPD. Siapa pun dan dari ‘warna’ apa pun, karena saat ini diperlukannya adalah kinerja, berbuat yang terbaik untuk masyarakat.
“Saya berjanji mulai hari ini juga saya akan lebih memaksimalkan evaluasi. Sebenarnya bahkan setiap hari ditekankan dan rata-rata saya ulangi. Saya juga banyak mendapatkan laporan bahwa masih ada yang ragu-ragu. Bahkan ada yang berprinsip bahwa untuk apa capek-capek ke Jakarta mengusahakan anggaran, sementara tahun depan bukan lagi kita yang lakukan, mungkin sudah Kadis baru,” paparnya.
Terkait APBD Wakatobi 2022, ia tahu persis beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan. Pertama, Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sudah selesai tahun 2021 sebesar Rp29 miliar. Kedua, penurunan pendapatan Dana Desa Rp9 miliar dan ketiga penurunan Dana Insentif Daerah (DID) Rp30 miliar.
Haliana berkata juga sudah menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengawal terkait dengan tahapan-tahapan usulan. Dengan harapan, tahun 2023 dimaksimalkan.
“Saya tahu betul bahwa ada penurunan sebanyak Rp68 miliar pada APBD 2022 dibandingkan 2021. Bahkan kalau kita lihat struktur APBD ada sebanyak Rp168 miliar, Rp100 miliarnya karena ada komponen utang/rencana dana pinjaman yang saya lakukan, itu yang menjadi kekurangan kita,” bebernya.
Haliana menambahkan, menurut informasi yang ia peroleh, pada tahun 2023 alokasi IPM ibu kota negara pada akhirnya akan mengurangi porsi APBD, baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/lembaga yang ada di Republik Indonesia. (cw1)
Discussion about this post